Aparatur

Perangkat Gampong Diminta Laksanakan Instruksi Menteri Desa Dalam Penyaluran BLT


Sekjen Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh, Teuku Izin. (Foto: Istimewa/WartaAceh.com)

BANDA ACEH - Lembaga Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh meminta semua perangkat gampong agar menindaklanjuti Instruksi Menteri Desa agar segera percepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

"Berhubung Instruksi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 1 Tahun 2020 yang ditanda tangani 15 Mei terkait percepatan penyaluran BLT Dana Desa yang berisikan intruksi kepada Kepala Desa agar distribusi BLT DD sebelum 24 Mei 2020. Kepada Geuchik seluruh Aceh segera laksanakan instruksi dengan melibatkan TNI/POLRI," kata Sekjen Getar Aceh, Teuku Izin, Sabtu (16/5/2020).

Seperti diketahui jumlah gampong yang sudah distribusi BLT DD hanya 149 Gampong dari 6.497 gampong se-Aceh.

"Dari informasi Satker P3MD Aceh baru 149 Gampong yang distribusi BLT DD per-13 Mei 2020. Artinya masih ada 6.348 gampong yang mesti dikejar distribusinya sebelum 24 Mei 2020 sesuai intruksi Gus Mentri," terang Teuku Izin yang biasa disapa Apung.

Oleh karena itu guna menghindari persoalan di lapangan kami meminta TNI/Polri menjadi garda terdepan menindaklanjuti intruksi dalam percepatan penyaluran BLT Dana Desa.

"Guna tindak lanjut intruksi Menteri Desa PDTT dan menghindari persoalan di lapangan, kami meminta TNI/Polri menjadi garda terdepan dalam mengawal proses distribusi BLT DD agar tidak terjadi persoalan," jelasnya.

Hal tersebut menjadi penting karena di beberapa gampong sudah mulai terjadi keributan, baik persoalan data penerima maupun mispersepsi antara Bantuan Sosial Tunai (BST Kemensos) dan BLT Dana Desa yang mana punya proses penetapan penerima melalui musyawarah desa khusus.

"Ada beberapa gampong di Aceh yang sudah terjadi cekcok hingga pengrusakan kantor Desa, seperti yang terjadi kemarin di Aceh Selatan. Semoga dalam percepatan distribusi BLT DD dalam beberapa hari kedepan tidak muncul persoalan di lapangan," harap Teuku Izin.

Poin kedua dari intruksi juga menyebutkan bahwa distribusi BLT DD tidak perlu pengesahan, apabila penyerahan dokumen penerima BLT DD kepada Bupati/walikota sudah melebihi lima hari kerja.

"Menteri juga menyebutkan tidak perlu pengesahan bupati/walikota, sehingga terhadap penerima bisa langsung disalurkan BLT," lanjutnya.

Terakhir ia berharap TNI/Polri dapat mengambil peran penting dalam menindak lanjuti intruksi menteri desa yaitu percepatan penyaluran Dana Desa sebelum 24 Mei 2020.

"Semoga masyarakat terdampak Covid-19 segera mendapatkan bantuan pemerintah melalui BLT DD, dan dengan percepatan distribusi yang dikawal oleh TNI/POLRI serta kejaksaan," tutupnya.

Penulis: Rizki Maunandar