Aparatur

Seluruh Pemangku Kebijakan di Daerah Harus Siaga dan Waspada

Administrator
Foto: Humas Kemendagri

JAKARTA - Usai bertemu dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat ditanya para wartawan tentang surat edaran tentang kesiapsiagaan yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Menutut Tjahjo, surat edaran itu untuk mengingatkan seluruh pemangku kebijakan di daerah sampai tingkat paling bawah, agar waspada.


Mesti ada sinergi, komunikasi dan koordinasi antar pihak. Termasuk juga dengan para tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, kata Tjahjo. Sehingga semuanya itu ikut bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.


"Kami mengingatkan di daerah bahwa membangun sinergi itu penting. Seorang camat itu bukan camat sendiri bahwa di kecamatan sendiri ada tokoh masyarakat, tokoh agama, Kapolsek yang punya kamtibmasnya, Danramil yang punya Babinsa, itu harus ada komunikasi," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (18/5).


Dan tak kalah penting, bagiamana masyarakat itu sendiri peka terhadap apa yang terjadi lingkungannya sendiri. Karena itu ia tak pernah bosan mengingatkan, sistem keamanan lingkungan dihidupkan lagi. Ini salah satu cara deteksi dini untuk mencermati setiap gelagat yang terjadi.


"Ada laporan,  ada yang bermalam 24 jam tahu kalau kita sesama warga, jangan sampai kayak kemarin di Surabaya bayangkan seorang warga yang berkomunikasi dengan sesama satu gang, satu jalan saja begitu intens eh enggak tahu dia punya pikiran (radikal). Ini kan sulit," katanya.


Intinya, kata dia, semua pihak harus waspada. Jangan saling menyalahkan. Apalagi sampai menyebut negara atau aparat keamanan kebobolan. Negara maju yang punya satuan intelijen sedemikian canggih seperti Perancis dan Inggris saja, teror meledak di negara tersebut.


"Apalagi negara kita orang mudah nginep di desa, kita kan negara yang gotong royong," ujarnya.


Para wartawan juga sempat menanyakan masalah hak asasi manusia dalam penindakan terorisme. Tjahjo dengan tegas menjawab, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM. Di Indonesia, ada Komnas HAM. Dan tidak mungkin TNI dan Kepolisian dalam melakukan penindakan mengabaikan HAM.  Sekarang harus dipahami, saat teror marak, negara tak boleh berdiam diri. Negara harus hadir menciptakan kembali rasa aman dan stabilitas.


"Enggak  mungkin TNI polisi mengambil langkah melanggar HAM ga mungkin, termasuk saya termasuk semua. Dengan situasi bom ini tolong dipercepat urusan stabilitas tadi, keamanan," katanya.


Selain itu juga kata dia, para pelaku teror sudah nyata-nyata tak mengindahkan HAM. Bahkan menjadi pelanggar HAM berat.


"Yang ngebom itu menggunakan HAM, enggak  juga. Dia main tembak, main ngebom. Kita harus cepat. Nah, kita butuh payung  hukum yang lebih tegas. Sekarang bagaimana kita mau melangkah. Sandinya ada, kodenya ada, koordinasinya juga. Tapi kan belum bisa,  ini  karena payung hukumnya," kata Tjahjo.


Kenapa sekarang Presiden membentuk satuan gabungan, ini semata agar rasa aman tercipta kembali. Kepala negara wajib melindungi seluruh rakyatnya dari ancaman teror. " Tapi tetep HAM dijadikan kata kunci untuk bergerak. Sekarang contohnya udah tahu dia punya niat untuk meledakkan. Tapi sebelum meledak ditangkap," katanya.

Penulis: Redaksi

Sumber: kemendagri.go.id