Pemerintah Aceh Raih Opini WTP dari BPK

<p style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold;">BANDA ACEH </span>- Pemerintah Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
</p><p style="text-align: justify; ">
<span style="background-color: transparent;">Opini WTP tersebut diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang Pamungkas dalam rapat paripurna khusus DPRA di Banda Aceh, Rabu (23/5/2018).&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; ">
<span style="background-color: transparent;">Rapat paripurna khusus dipimpin Ketua DPRA Tgk Muharuddin digelar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2017.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; ">
<span style="background-color: transparent;">Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para anggota DPRA, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh serta unsur pimpinan daerah Aceh.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; ">
<span style="background-color: transparent;">Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang Pamungkas mengatakan, opini WTP yang diraih Pemerintah Aceh tersebut merupakan untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Pemerintah Aceh meraih WTP pada 2015 dan 2016.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; ">
<span style="background-color: transparent;">"Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa terhadap laporan keuangan. Namun, opini WTP ini bukan berarti laporan keuangan tidak ada temuan," ungkap dia.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; ">
<span style="background-color: transparent;">Bambang Pamungkas menyebutkan, prestasi yang diraih Pemerintah Aceh menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; ">
<span style="background-color: transparent;">"Dengan prestasi opini WTP, kami berharap pimpinan Pemerintah Aceh melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara daerah secara tertib, dan taat peraturan perundang-undangan," kata Bambang Pamungkas.</span></p>