<p style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold;">BANDA ACEH </span>- Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud mengingatkan jangan ada masyarakat kelaparan akibat dampak kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19
</p><p style="text-align: justify; ">"Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu, selama masa penanganan COVID-19 berlangsung," kata Malik Mahmud, Jumat (10/4/2020).</p><p style="text-align: justify; ">Wali Nanggroe menyebutkan Pemerintah Aceh bisa menggunakan relokasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2020 untuk penanganan kebutuhan pokok masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.
</p><p style="text-align: justify; ">Malik Mahmud mengatakan kebijakan anggaran sifatnya darurat diambil Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang berpotensi bertentangan dengan peraturan, akan diperjuangkan kepada pemerintah pusat untuk diberi pengecualian.
</p><p style="text-align: justify; ">"Keamanan dan keselamatan masyarakat Aceh harus menjadi prioritas utama dan pertama yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh," kata Malik Mahmud.
</p><p style="text-align: justify; ">Malik Mahmud menyebutkan pandemi COVID-19 diperkirakan berlangsung lama hingga enam bulan ke depan. COVID-19 turut berdampak pada perekonomian masyarakat.
</p><p style="text-align: justify; ">Oleh karena itu, Wali Nanggroe mengajak kalangan intelektual dan akademisi membuat skema penyebaran serta pencegahannya dan mekanisme bagaimana aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat tetap berjalan di masa pandemi COVID-19.
</p><p style="text-align: justify; ">"Pandemi COVID-19 telah berdampak kuat kepada struktur sosial masyarakat. Dan ini juga memungkinkan akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia di masa mendatang," kata Malik Mahmud.</p>