Peristiwa

Komunitas Masyarakat Aceh di Malaysia Minta Perhatian Pemerintah

satria
Foto: ilustrasi

KUALA LUMPUR - Komunitas Melayu Aceh Malaysia (KMAM) meminta perhatian kepada Pemerintah Pusat dan Aceh agar memperhatikan mereka yang ada di Malaysia yang terkena dampak perpanjangan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) hingga 28 April 2020 guna membendung COVID-19.

Presiden KMAM Datuk Haji Mansyur bin Usman di Kuala Lumpur, Selasa (14/4/2020) mengatakan KMAM merupakan persatuan masyarakat Aceh di Malaysia yang mayoritas anggotanya adalah para pengusaha keturunan Aceh di Malaysia baik yang sudah menjadi warga negara Malaysia ataupun masih warga negara Indonesia.

KMAM dibentuk sebagai wadah silaturrahmi sekaligus menjadi platform masyarakat Aceh di Malaysia melakukan berbagai kegiatan sosial dan kerja-kerja kemanusiaan.

"KMAM ingin memaklumkan bahwa kami sangat prihatin dengan musibah wabah COVID-19 yang sedang dihadapi oleh masyarakat Aceh baik yang berada di Malaysia ataupun di Indonesia," katanya.

Pihak KMAM mendukung penuh PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk mencegah penyebaran wabah ini secara meluas.

"Pada masa yang sama pihak KMAM juga sadar dengan dampak PKP ini kepada masyarakat Aceh yang bekerja di Malaysia terutama sekali yang bekerja di sektor informal ataupun bekerja secara harian," katanya.

Dia mengatakan PKP menyebabkan mereka tidak dapat bekerja untuk sementara waktu sehingga mereka kehilangan pendapatan dan akibatnya tidak dapat membeli sembako.

Oleh karena itu, pihak KMAM segera terpanggil untuk mengulurkan tangan membantu masyarakat Aceh yang menghadapi masalah tidak mampu membeli sembako.

"Semula KMAM berencana untuk mengumpulkan donasi baik uang atau barang makanan melalui satu program yang dinamakan 'Tabung Kemanusiaan COVID-19 KMAM'," katanya.

Dia mengatakan semua donasi akan dikumpulkan di sekretariat KMAM sebelum didistribusikan ke beberapa lokasi di sekitar Lembah Klang dan beberapa negara bagian lain di Malaysia.

Akan tetapi, ujar dia, mengingat terbatasnya ruang gerak selama PKP ini maka pengumpulan dana dan barang makanan pun dilakukan di beberapa kawasan seperti Klang, Sungai Buloh, Gombak, Kajang, Datuk Keramat, atau di negara bagian lain seperti Pulau Pinang dan Johor.

"Uang yang terkumpul segera dibelikan sembako. Sembako ini kemudian dijadikan paket-paket kecil untuk didistribusikan kepada orang yang memerlukan," katanya.

Dia mengatakan sumber dana untuk kegiatan ini merupakan swadaya pengusaha dan masyarakat Aceh di Malaysia sedangkan kegiatan pengumpulan dana dan distribusi sembako ini dilakukan oleh para relawan.

"KMAM sangat berterima kasih kepada semua donatur dan relawan yang sudah membantu dan bergerak sejak PKP dimulai pada 18 Maret 2020. KMAM juga menyadari bahwa apa yang dilakukan ini masih sangat kecil dan masih banyak lagi masyarakat Aceh yang belum terbantu selama ini," katanya.

KMAM meminta maaf jika ada kawasan-kawasan yang belum dapat disalurkan bantuan sembako karena keterbatasan dana yang KMAM miliki.

"Melihat keadaan di Malaysia sekarang ini, ada kemungkinan PKP diperpanjang lagi setelah sebelumnya diperpanjang sampai 28 April 2020. Kalau PKP diperpanjang lagi, sudah pasti biaya yang diperlukan untuk terus menyediakan bantuan sembako ini juga semakin meningkat," katanya.

Sehingga menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi para donatur dan relawan yang selama ini berswadaya memberikan bantuan.

KMAM secara khusus mengharapkan Pemerintah Aceh agar bersedia mengulurkan bantuan kepada rakyat Aceh di Malaysia baik melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur atau KMAM ataupun saluran lain yang dipercaya oleh Pemerintah Aceh.

"Pemerintah Aceh perlu segera mengambil langkah yang luar biasa dalam rangka menghadapi situasi yang luar biasa ini," katanya.

Selain menyediakan bantuan untuk rakyat Aceh di Aceh maka kali ini Pemerintah Aceh juga harus menyediakan bantuan kepada rakyat Aceh yang sedang berada di Malaysia.

"Apalagi selama ini rakyat Aceh yang bekerja di sana, bisa dikatakan, secara tidak langsung merupakan pahlawan devisa yang ikut membantu menghidupkan kegiatan perekonomian di Aceh," katanya.

Dia mengatakan bantuan yang diberikan ini paling tidak akan membuat masyarakat Aceh yang sedang di sana dapat bertahan hidup, sampai PKP berakhir, sehingga mereka tidak berbondong-bondong pulang ke Aceh dalam situasi darurat ini.

KMAM juga mengharapkan seluruh partai politik di Aceh baik partai nasional atau partai lokal untuk memberikan perhatian kepada rakyat Aceh yang sedang berada di Malaysia.

"Oleh karena itu, tidak salah kiranya jika semua partai politik itu perlu bekerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk memberikan bantuan kepada rakyat Aceh di Malaysia," katanya.

Penulis: Redaksi

Sumber: Antara