Peristiwa

Periksa Plt Gubernur Aceh, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Dana Otsus

Redaksi
Foto: tempo.co

JAKARTA - Penyidik KPK memanggil Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai saksi. Nova akan diperiksa dalam perkara dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh Tahun Anggaran 2018 untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (15/8/2018).

Selain memeriksa Nova, penyidik KPK juga memanggil 13 saksi lainnya untuk Irwandi. Kepala BPKS, Kepala Dinas Pendidikan, Kadispora dan mantan Kadispora, Kadis Pengairan, Plt Kadis kebudayaan dan pariwisata dan mantan, Inspektur, Kadis PUPR, ajudan Bupati, isteri IY (Irwandi Yusuf) dan swasta.

Akan tetapi, pemeriksaan terhadap Nova dan 13 saksi lainnya tidak dilakukan di Gedung KPK Jakarta, melainkan di kantor Diskrimsus Polda Aceh. Sementara di Gedung KPK Jakarta, KPK juga memanggil staf Steffy Burase, Apriansyah dan seorang swasta, Danial Novianto. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka Irwandi.

Dalam pemeriksaan terhadap Nova, Febri menyebut penyidik KPK akan menelusuri sejumlah data yang berkaitan dengan sejumlah proyek di Provinsi Aceh. Data tersebut akan dikonfirmasi kepada Nova untuk mengetahui apakah proyek-proyek yang dibiayai DOK Aceh sesuai dengan ketentuan atau tidak. 

"KPK terus menelusuri data-data proyek-proyek dan alokasi anggaran di sejumlah Dinas di Aceh terkait dengan DOK Aceh. Bukti-bukti yang didapatkan penyidik semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait DOK Aceh ini," jelas Febri.

Terkait alokasi dan penyaluran DOK Aceh, KPK sebelumnya telah memanggil Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono pada Kamis (9/8/2018) lalu. Dalam pemeriksaan itu, Sumarsono memberikan data terkait alokasi dan penyaluran DOK Aceh.

"Ini hanya mau memberikan data tambahan terkait dana otonomi Aceh," ujar Sumarsono di Gedung KPK, Kamis (9/8/2018).

Dalam kasus ini, Irwandi selaku Gubernur Aceh nonaktif diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Penyerahan uang itu diduga dilakukan melalui dua orang bernama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal. 

Ahmadi diduga memberikan uang itu sebagai ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOK Aceh Tahun Anggaran 2018. KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Irwandi bersama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal ditetapkan sebagai pihak yang diduga menerima suap. Sementara Ahmadi ditetapkan sebagai pihak yang diduga memberikan suap.

Penulis: Redaksi

Sumber: kumparan.com