BIREUEN – Akibat curah hujan cukup tinggi selama dua hari ini mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen mengalami banjir.

Anggota DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid, kepada WartaAceh.com, Ahad (22/1/2022) mengungkapkan daya tampung air terhadap turunnya hujan tidak sesuai akibat kawasan hutan sudah rusak.

“Semua air hujan yang turun dari langit tidak lagi terserap oleh hutan dan tertumpah semuanya ke sungai dan sungai meluap yang mengakibatkan banjir,” terang Suhaimi Hamid.

Lebih lanjut kata politisi Partai Nanggroe Aceh yang juga aktivis lingkungan itu menjelaskan  perubahan fungsi hutan menjadi kebun sawit ilegal di Kabupaten Bireuen akibat lemahnya kontrol Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menjaga hutan.

“Saya dengar ada oknum KPH yang bermain mata dengan para perambah hutan serta pengusaha sawit ilegal,” ungkap Suhaimi Hamid.

Dia berharap Pemerintah Aceh mengevaluasi kinerja KPH karena banjir belakangan ini sudah cukup sering terjadi.

“Selain itu juga mengevaluasi arahan program Pemerintah Aceh melindungi hutan. Membiarkan hutan rusak dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sama halnya membiarkan kejahatan yang melebihi dari kejahatan kemanusiaan,” ujar pria yang akrab disapa Abu Suhai itu.

Kritik Suhaimi Hamid bukan tanpa alasan karena hancurnya hutan dan bencana banjir semakin menjadi-jadi di Aceh akibat tidak singkron lagi program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan KPH dalam menjaga hutan,

“KPH Wajib bertanggungjawab terhadap kerusakan hutan dan kerugian masyarakat akibat banjir,” tegas Suhaimi Hamid.

Di sisi lain dia juga mengatakan kalau pemerintah fokus dengan pemberantasan kemiskinan maka pemerintah juga harus fokus dalam pengelolaan hutan dan DAS secara berkelanjutan.

“Setiap banjir terjadi maka kemiskinan masyarakat juga meningkat,” pungkas Suhaimi Hamid.[bn]